Pelatihan Edukasi Risiko Kerja dan Indikator Kerja Paksa bersama National Fishers Center (NFC Indonesia

Jakarta – 28 Mei 2024, DFW Indonesia melalui National Fishers Center (NFC) Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan Basic Safety Training Fisheries (BSTF) Class II. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pelabuhan Pelayanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta Utara. Diikuti oleh 122 peserta, kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Poltek AUP Jakarta (BPPSDMKP), dan UPT Pelabuhan Nizam Zachman

Kepala Pelabuhan Pelayanan Nizam Zachman, Asep Saepulloh, S.P, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama 28 – 31 Mei 2024 ini diselenggarakan tanpa dipungut biaya apapun kepada calon ABK. 

“Pelatihan ini diadakan tanpa pungutan biaya, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari dimana peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan mengenai dasar keselamatan dalam kapal tetapi juga akan melakukan kunjungan ke Poltek AUP Jakarta, sehingga diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan calon ABK mengenai cara bekerja yang aman di atas kapal dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang tersedia diatas kapal.” ujar Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman, Asep Saepulloh.

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk membekali para calon anak buah kapal (ABK) dengan ilmu mengenai prosedur keselamatan di dalam kapal.  NFC Indonesia, yang diwakili oleh Imam Trihatmadja selaku Program Director dari DFW Indonesia, berbagi kepada peserta pelatihan mengenai risiko kerja di laut serta indikator kerja paksa. Paparan ini penting untuk diketahui calon ABK agar mereka bisa bertindak cepat tanggap sebelum risiko ini berakibat fatal bagi mereka. Terlebih, International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa pekerjaan pada kapal penangkap ikan merupakan pekerjaan yang membahayakan (dangerous), kotor (dirty), dan sulit (difficult). 

Imam menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan oleh ABK baik sebelum dan selama berada diatas kapal, mulai dari penyimpanan identitas kapal dalam bentuk media, pentingnya perjanjian kerja laut (PKL), penggajian atau pengupahan, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul akibat kegagalan mesin yang ada di kapal seperti bocornya freon pendingin hingga kebakaran diatas laut. Salah satu ABK juga turut menyampaikan bahwa seringkali, mereka bisa langsung bekerja di kapal dengan bermodalkan KTP dan tanpa harus menandatangani PKL. 

“Gak semua punya PKL pak, modal KTP aja udah bisa kerja di laut. Cuman gak adanya PKL ini jadi memperbanyak calo.” Ujar Sunarto, salah satu peserta pelatihan.

Pemaparan dari NFC ini diharapkan bisa membawa ABK menjadi lebih peka dengan hak dan kesejahteraan mereka serta bertindak cepat atas risiko yang mungkin terjadi sebelum berakibat fatal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mari tetap terhubung dengan kami