Category Archives: Explore Us

Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan

Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan berdasarkan Laporan dari Joint Packard dan Walton Family Foundation yaitu teridentifikasi 5 area kunci yang dibutuhkan dalam indudtri perikanan untuk mengembangkan permintaan pasar yang berkelanjutan di pasar Amerika Latin dan Asia. Hal ini dijelaskan oleh Senior Program Officer WFF Teresha Ish dalam acara “Latin America Summit for Fishing and Aquaculture Sustainability.” Teresha Ish, pengelola hibah program lingkungan WFF, pemanfaatan kekuatan rantai supply chain dibutuhkan untuk mengadvokasi keberlanjutan perikan. Merujuk pada laporan “The Strategi behind Sustainable Seafood Philantrophy – A Briefing for Industry from the Packard and Walton Family Foundation” yang melakukan evaluasi bersama dua yayasan Global Seafood Strategies. Laporan tersebut meninjau progress selama 20 tahun terakhir terkait movement keberlanjutan perikanan global dan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Laporan ini tidak terfokus di perairan Amerika Latin dalam proses evaluasi pasarya, namun diyakini strategi ini dapat berhasil di pasar yang lebih maju seperti Amerika Serikat dan…

Read more

Tingkat Keselamatan Kapal Nelayan Memprihatinkan

The Safety Standard of Fishing Vessels is Concerning so Indonesian fishers are very vulnerable to work accidents when carrying out fishing operations. The high rate of accidents experienced by fishing boats and fishing boats is evidence that work accidents often occur.Between 1 December 2020-10 January 2021, 13 incidents of accidents were experienced by fishing boats and fishing boats in Indonesian waters. The government needs to increase supervision, provide early information, complete safety equipment on ships and ensure fishers and fishing boat crews participate in the fishermen insurance program. The Indonesian National Coordinator for Destructive Fishing Watch (DFW), Moh Abdi Suhufan, said that the sea accident that occurred and was experienced by fishing boats had caused casualties. “Of the 13 incidents, we recorded 48 victims with details of 28 missings, three dead and 17 surviving,” said Abdi. The government needs to reduce the level of accidents at sea which have recently…

Read more

Saatnya pemerintah hentikan korban ABK

Dalam kurun waktu Januari-Desember 2020, sudah menjadi saatnya pemerintah hentikan jatuhnya korban Awak Kapal Perikanan. Pasalnya, Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan. baca juga : Pemerintah “melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 64,32% merupakan kasus luar negeri dan 36,68% adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. “Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran” kata Abdi. Hal ini mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat rentan…

Read more

Pemerintah Melupakan Pemulihan Ekonomi Perikanan

Pemerintah “Melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Dalam mengatasi dampak ekonomi akibat krisis saat ini, pada tahun 2021 pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 403,9 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagian besar dana tersebut teralokasi untuk sektor perlindungan sosial dan kesehatan, masing-masing Rp 110,2 triliun dan Rp 47,47 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektoral kepada Kementerian, Lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp 182,2 triliun. Sayangnya, sejauh ini belum kelihatan intervensi strategis yang diberikan kepada sektor perikanan. Padahal dampak krisis sejak awal telah ikut memukul sektor perikanan. Perikanan kemudian bangkit karena ketahanan mandiri masyarakat nelayan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pemerintah nampaknya “melupakan” pemulihan ekonomi sektor perikanan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk menopang sektor perikanan. “Kondisi ini disebabkan kegagalan identifikasi masalah lapangan dan lemanhnya perencanaan oleh pemerintah” kata Abdi. Baca juga : Pemerintah Perlu Tingkatkan Konsumsi Ikan…

Read more

konsumsi ikan nasional

Pemerintah perlu bekerja keras untuk terus meningkatkan tingkat konsumsi ikan di pulau Jawa. Walaupun secara nasional tingkat konsumsi ikan orang Indonesai saat ini telah mencapai 54,49kg/kapita tapi khusus di pulau Jawa angkanya masih jauh dibawah nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi disparitas penyediaan dan pemenuhan gizi masyarakat dari bahan ikan yang belum merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa tingkat konsumsi ikan 6 provinsi di pulau Jawa masih rendah dan jauh dibawah angka tingkat konsumsi ikan nasional. “Tingkat konsumsi ikan dari 6 provinsi di Jawa hanya 36,37 kg/kapita, padahal populasi penduduk Jawa sangat besar” Kata Abdi. Dibandingkan dengan angka nasional yang telah mencapai 54,49 kg/kapita, realisasi konsumsi ikan di Jawa cukup memprihatinkan sehingga perlu ada upaya untuk menggenjotnya. “Agak ironis karena selama ini perdagangan dan transportasi ikan selalu menuju pelabuhan di pulau Jawa tapi tingkat konsumsi ikan justru rendah” kata…

Read more

alat tangkap

Sebelum ditangkap KPK, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat mengeluarkan aturan penting yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.59/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas. Aturan ini membolehkan penggunaan alat tangkap yang sebelumnya dilarang oleh PERMEN KP No.71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas. PERMEN KP 59/2020 sekaligus menganulir PERMEN KP No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seint Net). Menteri Edhy lupa, 40 tahun lalu Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No.39/1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Dalam PERMEN KP 59/2020, alat tangkap yang kembali diizinkan beroperasi adalah cantrang, dogol, pukat ikan dan pukat hela dasar udang. Perubahan aturan penangkapan ikan dalam 5 tahun terakhir ini menunjukan buruknya tata kelola perikanan dan inkonsistensi kebijakan. Hal ini akan merugikan nelayan, pelaku…

Read more

Realisasi Kredit Murah Perikanan Tangkap di Bitung Rendah Realisasi kredit usaha perikanan tangkap yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) di kota Bitung masih sangat rendah. Sampai dengan bulan Oktober 2020, dari Rp 1.3 triliun dana pinjaman yang disiapkan secara nasional hanya terserap Rp 3 miliar oleh pelaku usaha perikanan tangkap di kota Bitung. Untuk membantu aksesibilitas pelakua usaha, nelayan dan ABK dalam mengakses kredit murah tersebut, DFW Indonesia, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Serikat Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara dan LPMUKP melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi kredit nelayan di kelurahan Papusungan, Lembeh Selatan, Bitung pada jumat, 16/10/2020. Koordinator Nasional, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan rendahnya realisasi kredit nelayan tersebut menjadi paradoks ditengah meningkatnya produksi dan bisnis perikanan tangkap di Bitung. “Perikanan skala kecil sangat menopang keberlanjutan industri perikanan di Bitung, sehingga akses dan serapan kredit bagi nelayan kecil mesti tiingkatkan” kata Abdi.…

Read more

Coral

Jakarta, 7 Oktober 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) secara tegas menolak RUU Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (05/10). Penolakan tersebut disampaikan karena RUU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan substansinya dapat mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan. Sebagai negara demokrasi, partisipasi publik sangat penting untuk menjamin undang-undang disusun demi kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Hak masyarakat untuk dilibatkan dan mendapatkan informasi mengenai kebijakan publik dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945, serta Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU Nomor 15/2019. Akan tetapi, pembentukan undang-undang ini dilakukan secara tergesa-gesa dengan partisipasi publik yang minimal, baik di tahap penyusunan maupun pembahasan. Padahal, undang-undang ini mengatur banyak sekali aspek yang akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Penyusunan undang-undang dengan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut membuat RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) memuat ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif…

Read more

inspeksi ketenagakerjaan

Inpeksi bersama ketenagakerjaan dinilai sudah sangat diperlukan Kondisi awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri saat ini masih cukup memprihatinkan. Hal ini terjadinya karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja pada industri perikanan di Indonesia (kapal perikanan dan pabrik pengolahan ikan). Beberapa fakta yang ditemukan selama ini adalah perekrutan yang sarat tipu daya, human trafficking/force labour, eksploitasi pekerja, gaji rendah, overtime, dan kondisi/lingkungan kerja tidak layak. Saat ini pengawasan atau Inspeksi tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di Indonesia baik di dalam maupun luar negeri belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena Kementerian Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan tenaga kerja memiliki keterbatasan. keterbatasan tersebut antara lain: ketersediaan sumberdaya manusia, belum adanya aturan teknis pelaksanan pengawasan awak kapal perikanan, dan belum adanya tools dan instrumen untuk melakukan inspeksi di kapal perikanan. Berdasarkan hal tersebut DFW Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia yang sedang bekerjasama…

Read more

ABK Indonesia di China

Kasus ABK Semakin memperihatinkan Dalam periode 22 November 2019- 19 Juli 2020 atau kurang lebih 7 bulan terdapat 13 orang korban Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera China. Korban ABK tersebut dengan rincian 11 orang wafat dan 2 orang hilang. Terbaru, ABK Indonesia asal Bitung bernama Fredrick Bidori pada tanggal 19 Juli 2020 meninggal di rumah sakit Peru setelah mengalami kecelakaan kerja di kapal ikan berbendera China Lu Yan Tuan Yu 016. Atas banyaknya korban ABK meninggal tersebut, Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah progressif guna melakukan perbaikan secara total untuk melindungi ABK migran Indonesia. “Mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada ABK migran Indonesia dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja sesuai ketentuan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Miigran Indonesia” kata Moh Abdi Suhufan. Dalam profiling kasus yang dilakukan DFW Indonesia terkait ABK perikanan Indonesia yang bekerja…

Read more

30/41

Stay Connect with Us