Destructive Fishing Watch Indonesia
Menciptakan Laut yang Berkelanjutan, Memberdayakan Pekerja Perikanan

DFW Indonesia Kerjasama dengan PPN Pengambengan Sosialisasikan Permen KP 4/2026
Denpasar, 10 Maret 2026 – Pada 7 November 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan, dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan (AKP). Permen KP Nomor 4 Tahun 2026 merupakan peraturan yang mencabut Bab 5 dan Lampiran XXIX dan XXXVIII dalam Permen KP Nomor 33 tahun 2021. Untuk itu, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia berkolaborasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pangembangan melaksanakan kegiatan sosialisasi Permen KP Nomor 4 Tahun 2026
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi/konsorsium terbuka yang menghimpun institusi dan individu yang peduli terhadap praktek destructive fishing (DF) atau kegiatan Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan (PITRaL), kemiskinan, adaptasi perubahan iklim dan bencana alam di Indonesia serta hak asasi manusia. Semangat aliansi ini terbangun untuk menghapus praktek DF secara komprehensif dan mempromosikan pola peralatan tangkap yang berdampak pada perikanan yang berkelanjutan dan berprespektif hak asasi manusia.
Layanan Informasi, Edukasi, dan Pengaduan untuk Pekerja Perikanan
National Fishers Center (NFC) Indonesia
Capaian Kami
Pekerjaan kami dapat dilakukan dengan dukungan penuh dari mitra dan para donatur
Terima kasih!
Ikuti Kami
Berita Terbaru
TANGKAP Desak Penegakan Hukum Berperspektif Korban dan Penuntasan Perkara TPPO KM Awindo 2A Secara Komprehensif
Akhiri Penyerangan Terhadap Pembela HAM: Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Andrie Yunus
DFW Indonesia Kerjasama dengan PPN Pengambengan Sosialisasikan Permen KP 4/2026
Eksepsi Ditolak, TANGKAP Dorong Pengungkapan Jejaring Dugaan TPPO KM Awindo 2A
Kompleksitas Rezim Internasional Subsidi Perikanan
Menuju Pelabuhan Inklusif, DFW Indonesia Kerjasama dengan PPN Pengambengan
Merespons Eksepsi Terdakwa, TANGKAP Desak Pengadilan Tolak Keberatan Dalam Kasus TPPO KM Awindo 2A
21 Calon AKP Diduga Jadi Korban TPPO, TANGKAP Dorong Pengadilan Bongkar Jaringan Perekrutan Ilegal



