Destructive Fishing Watch Indonesia
Menciptakan Laut yang Berkelanjutan, Memberdayakan Pekerja Perikanan

Kompleksitas Rezim Internasional Subsidi Perikanan
Jakarta, 5 Maret 2026 – Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika tata kelola perikanan internasional mengalami perubahan signifikan akibat menguatnya rezim perdagangan dan munculnya Fisheries Subsidies Agreement atau Perjanjian Subsidi Perikanan (FS) di bawah World Trade Organization (WTO). Di tengah dorongan global untuk merampungkan Perjanjian Subsidi Perikanan (FISH 1-FISH 2), ruang kebijakan negara kepulauan seperti Indonesia terdesak oleh irisan aturan yang saling tumpang tindih dan berpotensi konflik interpretasi. Oleh karenanya, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyelenggarakan Web Seminar (Webinar) bertajuk “Kompleksitas Rezim Internasional Subsidi Perikanan: UNCLOS, WTO, dan RFMO”. Kegiatan tersebut
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi/konsorsium terbuka yang menghimpun institusi dan individu yang peduli terhadap praktek destructive fishing (DF) atau kegiatan Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan (PITRaL), kemiskinan, adaptasi perubahan iklim dan bencana alam di Indonesia serta hak asasi manusia. Semangat aliansi ini terbangun untuk menghapus praktek DF secara komprehensif dan mempromosikan pola peralatan tangkap yang berdampak pada perikanan yang berkelanjutan dan berprespektif hak asasi manusia.
Layanan Informasi, Edukasi, dan Pengaduan untuk Pekerja Perikanan
National Fishers Center (NFC) Indonesia
Capaian Kami
Pekerjaan kami dapat dilakukan dengan dukungan penuh dari mitra dan para donatur
Terima kasih!
Ikuti Kami
Berita Terbaru
TANGKAP Desak Penegakan Hukum Berperspektif Korban dan Penuntasan Perkara TPPO KM Awindo 2A Secara Komprehensif
Akhiri Penyerangan Terhadap Pembela HAM: Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Andrie Yunus
DFW Indonesia Kerjasama dengan PPN Pengambengan Sosialisasikan Permen KP 4/2026
Eksepsi Ditolak, TANGKAP Dorong Pengungkapan Jejaring Dugaan TPPO KM Awindo 2A
Kompleksitas Rezim Internasional Subsidi Perikanan
Menuju Pelabuhan Inklusif, DFW Indonesia Kerjasama dengan PPN Pengambengan
Merespons Eksepsi Terdakwa, TANGKAP Desak Pengadilan Tolak Keberatan Dalam Kasus TPPO KM Awindo 2A
21 Calon AKP Diduga Jadi Korban TPPO, TANGKAP Dorong Pengadilan Bongkar Jaringan Perekrutan Ilegal



