Tag Archives: DFW Indonesia

Penyu di Sero

Seorang nelayan desa Wabula, kabupaten Buton bernama La Jumu melepas seekor penyu yang terperangkap di sero miliknya. Hal tersebut terjadi pada hari minggu, 1 Agustus 2021. Kejadian terperangkapnya penyu di sero milik masyarakat Wabula sudah sering terjadi. Nelayan dan penduduk setempat secara sukarela melepas penyu dengan mengorbankan dan memotong jaring sero. Sero adalah alat penangkap ikan yang bersifat statis dan dipasang ke arah laut. La Jumu mengungkapkan penggunaan sero oleh nelayan Wabula sudah berlangsung lama. “Kami memasang sero sebagai perangkap ikan jenis kakap, baronang dan ikan pogo. Penyu sering terperangkap karena mungkin lewat atau menjadi lokasi bermain” kata La Jumu Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan laut Wabula merupakan ekosistim terumbu karang, lamun dan mangrove yang tipis. “Berdasarkan analisis citra yang kami lakukan, diperkirakan luas terumbu karang di Wabula mencapai 500 ha yang memanjang dari Wasampela-Wasuemba” kata Abdi. Identifikasi awal yang dilakukan pihaknya, menemukan penyu…

Read more

membangun sistem pelindungan

Baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis Laporan Perdagangan Orang (TIP report) tahun 2021 yang menempatkan Indonesia pada tier 2. Posisi ini tidak berubah dari laporan tahun lalu. Yang berbeda adalah laporan tahun ini cukup banyak memuat informasi dan narasi tentang kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia migran yang menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang di kapal ikan Tiongkok. Laporan tersebut, sejalan dengan laporan Fishers Center yang menyebutkan sepanjang tahun 2020, terdapat 40 laporan pengaduan yang dilakukan AKP kepada Fishers Center dan 64,32% merupakan kasus AKP Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri. Banyaknya kasus AKP migran Indonesia menunjukan masih lemahnya perlindungan yang mereka dapat. Perlindungan tersebut berawal dari keterbatasan informasi, sistim rekruitmen awal sebelum bekerja, pada saat bekerja, bahkan setelah mereka selesai bekerja. Field fasilitator DFW Indonesia untuk proyek SAFE Seas, Januar Triadi mengatakan bahwa awak kapal perikanan merupakan pekerjaan rentan dan beresiko tinggi. “Mereka rentan tereksploitasi…

Read more

nelayan pelintas batas

Otoritas pengawasan laut Indonesia perlu meningkatkan pengawasan di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik illegal fishing oleh nelayan dan kapal ikan asal Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang menjadi wilayah PNG. Armada perikanan asal Merauke, Papua, cukup sering beroperasi di daerah perbatasan PNG-wilayah sungai Torasi Indonesia. Perairan PNG menjadi fishing ground favorit mereka dengan target komoditas gelembung ikan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa dalam kurun waktu Mei 2020-April 2021 terdapat 26 nelayan dan ABK asal Indonesia yang tertangkap oleh otoritas pengawasan perairan PNG. “Selama kurun waktu satu tahun, terdapat 5 kapal ikan Indonesia yang tertangkap di laut PNG dengan total jumlah ABK 26 orang” kata Abdi. Mereka diadili dan mendapat hukuman kurungan badan antara 5-12 bulan. Mayoritas mereka sudah pulang ke Indonesia karena telah menyelesaikan masa tahanan dan sebagian sedang menjalani hukuman. Pihaknya mengapresiasi…

Read more

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…

Read more

  Saat ini pemerintah telah membangun 22,68 juta ha kawasan konservasi laut yang tersebar diseluruh perairan Indonesia. Pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut tersebar pada 3 institusi yang berbeda yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (5,34 juta ha), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (4,69 juta ha) dan Pemerintah Daerah (10,82 juta ha). Sayangnya, walaupun luasan kawasan konservasi sudah mencapai 22,68 juta ha, tapi kondisi terumbu karang Indonesia terus mengalami tekanan akibat kegiatan destruktif fishing yang menggunakan bom dan bius. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa berdasarkan data yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini sekitar 36,18% terumbu karang dalam kondisi jelek dan tinggal 6,56% yang dalam kondisi sangat baik. “Kondisi terumbu karang Indonesia mengkhawatirkan, hal ini disebabkan karena kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) masih marak terjadi” kata Abdi. Berdasarkan hasil monitoring, DFW-Indonesia menemukan beberapa lokasi yang masih menjadi kegiatan destructive fishing…

Read more

  The Philippines and Thailand are countries in Southeast Asia that made the city of Bitung, North Sulawesi, a place to study fishing vessel crew protection models. Representatives of the two countries visited Bitung city on Thursday, 1/30/2020. The purpose of the visit was to see and learn about the fishing vessel crew protection format developed by the SAFE Seas Project (SSP). The program implemented by the Indonesian International Plan Foundation (YPII) with DFW-Indonesia shows that forced labour and trafficking practices in the capture fisheries sector need to be reduced through multistakeholder cooperation. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan said that efforts to protect fishing vessel crews in North Sulawesi and Bitung were carried out through a multistakeholder approach with strong national, educational and preventive regulatory support at the community level. “The Safe Fishing Alliance (SFA) platform at the North Sulawesi provincial level and the formation…

Read more

JAKARTA – Sejak terkuaknya praktik perdagangan manusia di Benjina beberapa waktu lalu, telah muncul beragam inisiatif untuk mengadvokasi korban ’Trafficking in Persons (TIP)’ di lautan atau biasa disebut kasus HAM Perikanan. Meski demikian, praktik perdagangan manusia atau awak kapal ikan terus jadi ancaman bagi kemanusiaan di masa depan. Disebut demikian setelah membaca beberapa kasus seperti diceritakan di bagian berikut ini. Kasus yang tak saja berkaitan keselamatan di laut tetapi juga praktik suram sebelum mereka bekerja di laut. Memang, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Perhubungan telah mengambil inisiatif untuk mencegah meluasnya persoalan ini dengan menjalin kerjasama lembaga-lembaga sosial dan lingkungan seperti IOM hingga organisasi seperti Yayasan Plan Indonesia. Organisasi yang mengurusi imigran internasional IOM, telah merilis hasil riset terkait ‘forced labour’ dan ‘trafficking in persons’ di industri perikanan Indonesia dengan bekerjasama KKP bersama Universitas Coventry dan menyarankan perlunya kerja-kerja perlindungan bagi awak…

Read more

Untuk mengurangi diskriminasi yang sering diterima oleh awak kapal perikanan di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama sejumlah stakeholder menyepakati pembentukan Forum Pelindungan Awak Kapal Perikanan (Forum PAKP). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sulawesi Utara, Erni Tumundo, M.Si pada saat Rapat Koordinasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan di Manado, senin, 11/11/2019. “Forum PAKP akan beranggotakan perwakilan perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan pengusaha sehingga menjadi forum stakeholder untuk membahas isu, masalah dan solusi terkait awak kapal ikan” kata Erni. Forum tersebut rencannya akan dilegitimasi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. “Forum akan bekerja selama 3 tahun, 2020-2022 dan diharapkan akan mampu memetakan masalah dan mengurangi indikato kerja paksa dan perdagangan ora g di Sulawesi Utara” kata Erni. Forum ini nanti akan terdiri dari 3 Kelompok Kerja yaitu penyelerasan regulasi, pengawasan bersama, dan edukasi, database dan pelaporan. Sementara itu, Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi…

Read more

  Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab Lamongan, H.Anis Wijaya mendukung regulasi pemerintah yang melarang penggunaan alat tangkap jenis trawl karena merusak ekosistim laut dan berpotensi memicu konflik horizontal. “Pemerintah mesti tegas melaksanakan aturan pelarangan trawl untuk melindungi sumberdaya ikan yang makin menipis di WPP 712” kata Anis. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan antara nelayan Kranji dan DFW-Indonesia di PPI Kranji, Lamongam pada jumat, 11/10/2019. Sementara itu Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan berdasarkan data yang ada, penggunaan trawl di Lamongan masih cukup banyak. “Saat ini terdapat sekitar 500 kapal ikan ukuran dibawah 5GT yang beroperasi menggunakan trawl di perairan Lamongan” kata Abdi. Penggunaan alat tangkap trawl juga masih ditemukan pada periran lain di Indonesia seperti Bengkulu, Sumatera Utara dan Mempawah, Kalimantan Tengah. Penggunaan alat tangkap trawl ini sering menggangu kegiatan penangkapan kepiting rajungan yang juga banyak dilakukan oleh nelayan setempat. “Potensi konflik antara nelayan…

Read more

9/9

Stay Connect with Us