Tag Archives: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Fishing Vessel

The Bitung Fishers submitted complaints to Destructive Fishing Watch (DFW) on behalf of 13 Indonesian fishing vessel crew members who had been detained in Somalia for eight months. Worse, one crew member died, and another crew member has gone missing. The crews had previously worked on other Chinese-flagged fishing vessels that were associated with the Liao Dong Yu corporate entity, with a one-year contract from December 2019 to December 2020. However, the hiring agent in Indonesia and the fishing business where the crew members worked in China failed to offer assurance regarding the status of the expired contract, resulting in the stranding of the 13 crew members of the fishing vessels in Somalia. The abdication of Indonesian fishing vessel crews in Somalia has been disclosed to the Indonesian government through the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower, and the Ministry of Transportation since June 29, 2021, as according…

Read more

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…

Read more

  Saat ini pemerintah telah membangun 22,68 juta ha kawasan konservasi laut yang tersebar diseluruh perairan Indonesia. Pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut tersebar pada 3 institusi yang berbeda yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (5,34 juta ha), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (4,69 juta ha) dan Pemerintah Daerah (10,82 juta ha). Sayangnya, walaupun luasan kawasan konservasi sudah mencapai 22,68 juta ha, tapi kondisi terumbu karang Indonesia terus mengalami tekanan akibat kegiatan destruktif fishing yang menggunakan bom dan bius. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa berdasarkan data yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini sekitar 36,18% terumbu karang dalam kondisi jelek dan tinggal 6,56% yang dalam kondisi sangat baik. “Kondisi terumbu karang Indonesia mengkhawatirkan, hal ini disebabkan karena kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) masih marak terjadi” kata Abdi. Berdasarkan hasil monitoring, DFW-Indonesia menemukan beberapa lokasi yang masih menjadi kegiatan destructive fishing…

Read more

Untuk mengurangi diskriminasi yang sering diterima oleh awak kapal perikanan di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama sejumlah stakeholder menyepakati pembentukan Forum Pelindungan Awak Kapal Perikanan (Forum PAKP). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sulawesi Utara, Erni Tumundo, M.Si pada saat Rapat Koordinasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan di Manado, senin, 11/11/2019. “Forum PAKP akan beranggotakan perwakilan perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan pengusaha sehingga menjadi forum stakeholder untuk membahas isu, masalah dan solusi terkait awak kapal ikan” kata Erni. Forum tersebut rencannya akan dilegitimasi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. “Forum akan bekerja selama 3 tahun, 2020-2022 dan diharapkan akan mampu memetakan masalah dan mengurangi indikato kerja paksa dan perdagangan ora g di Sulawesi Utara” kata Erni. Forum ini nanti akan terdiri dari 3 Kelompok Kerja yaitu penyelerasan regulasi, pengawasan bersama, dan edukasi, database dan pelaporan. Sementara itu, Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi…

Read more

  Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab Lamongan, H.Anis Wijaya mendukung regulasi pemerintah yang melarang penggunaan alat tangkap jenis trawl karena merusak ekosistim laut dan berpotensi memicu konflik horizontal. “Pemerintah mesti tegas melaksanakan aturan pelarangan trawl untuk melindungi sumberdaya ikan yang makin menipis di WPP 712” kata Anis. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan antara nelayan Kranji dan DFW-Indonesia di PPI Kranji, Lamongam pada jumat, 11/10/2019. Sementara itu Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan berdasarkan data yang ada, penggunaan trawl di Lamongan masih cukup banyak. “Saat ini terdapat sekitar 500 kapal ikan ukuran dibawah 5GT yang beroperasi menggunakan trawl di perairan Lamongan” kata Abdi. Penggunaan alat tangkap trawl juga masih ditemukan pada periran lain di Indonesia seperti Bengkulu, Sumatera Utara dan Mempawah, Kalimantan Tengah. Penggunaan alat tangkap trawl ini sering menggangu kegiatan penangkapan kepiting rajungan yang juga banyak dilakukan oleh nelayan setempat. “Potensi konflik antara nelayan…

Read more

5/5

Stay Connect with Us